Konsep dasar pengelolaan pendidikan

A.    Konsep dasar Pengelolaan Pendidikan

 Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi (Oteng Sutisna :1985). Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Moh. Rifai (1982) menjelaskan pengertian administrasi sebagai berikut: Administrasi ialah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama suatu tujuan secara efektif dan efisien (h. 25). Sementara itu Sondang P. Siagian (1983) mendefisinikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnnya. pengertian administrasi mengandung makna adanya (1) tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu atau pun kelompok, (2) keterlibatan personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi, (3) proses yang terus menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit, (4) pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan, (5) tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup memadai, (6) hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya.

 Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menyampaikan beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional atau pun global sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan.

2.      Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk fisik atau pun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup lokal, regional dan global. Agar produk atau hasil dari pembangunan pendidikan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang tentunya memerlukan penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi yang telah teruji keberhasilannya.

3.      Peranan dan tugas dari lembaga pendidikan (persekolahan) makin lama semakin bertambah dan semakin beragam sehingga lembaga pendidikan atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti pengelola pendidikan, administrator, manajer, planner, supervisor dan juga counsellor dalam proses belajar mengajar.

4.      Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari hidup manusia itu sendiri yang keduanya mesti seimbang dan selaras yang berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan indvidu sebagai konsumennya.

5.      Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil yang berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam merebut kepercayaan konsumen  tenaga kerja di bursa tenaga kerja. Perencanaan, pengelolaan dan kualitas mutu keluaran dari lembaga pendidikan atau persekolahan tidak sepenuhnya dapat dipercayakan hanya kepada guru saja walaupun guru tersebut memiliki kualitas yang cukup tinggi.

6.      Pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini telah menjadi ajang bisnis yang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut persaingan yang sehat.

B.     Fungsi Pengelolaan Pendidikan

1.      Perencanaan

Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mondy dan Premeaux (1995) menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staff, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik (Fred R. David, 2004).

Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada tuntunan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (1973) bahwa: “The planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system change”. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial, satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Rusyan (1992) ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya:

·         Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/personil lembaga pendidikan.

·         Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan.

·         Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokkan tugas terhadap masing-masing personil.

·         Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya.

·          Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian.

·         Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan.

·          Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir laporan pengajuan.

·         Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat.

·          Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana.

·         Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.

2.      Pengorganisasian

Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Malayu S.P. Hasbuan (1995) mendifinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian fungsi manajemen dapat dilihat terdiri dari tiga aktivitas berurutan: membagi-bagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih sempit (spesialisasi pekerjaan), menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen (departementalisasi), dan mendelegasikan wewenang (Fred R. David, 2004).

·         Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen, teknologi, siswa/member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya.

·         Sutisna (1985) mengemukakan bahwa organisasi yang baik senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam organisasi yang baik semua bagiannya bekerja dalam keselarasan seakan-akan menjadi sebagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan. Semua itu baru dapat dicapai oleh organisasi pendidikan, manakala dilakukan upaya:

1) Menyusun struktur kelembagaan,

2) Mengembangkan prosedur yang berlaku,

3) Menentukan persyaratan bagi instruktur dan karyawan yang diterima,

4) Membagi sumber daya instruktur dan karyawan yang ada dalam pekerjaan.

3.      Pengarahan

Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

4.      Pengawasan

Sebagaimana yang dikutif Muhammad Ismail Yusanto (2003), Mockler (1994) mendifinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efekif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.

·         Dalam konteks pendidikan, Depdiknas (1999) mengistilahkan pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut:

a.       Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.

b.      Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.

c.       Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif

d.       Pengawasan yang dilakukan secara periodik.

5.      Pengembangan

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pengembangan dalam pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya memajukan program pendidikan ini ketingkat program yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih kompleks.

C.Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan

Ruang lingkup manajemen pendidikan meliputi :

1.      Manajemen peserta didik

Peserta didik selaku input dalam lembaga pendidikan merupakna pusat dari seluruh kegiatan dalam manajemen pendidikan. Oleh karenanya peserta didik hendaknya menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kegiatan yang termasuk dalam bidang ini adalah pencatatan peserta didik mulai dari saat penerimaan sampai dengan keluarnya dari sekolah.

2.      Manajemen tenaga kependidikan

Dalam prosesnya lembaga penyelenggara

elenggara dan pengelola pendidikan pastilah harus dikelola oleh tenaga – tenaga, sehingga mereka pun sangat perlu dikelola. Manejemen tenaga kependidikan adalah segenap proses penataan pegawai yang meliputi semua proses atau cara memperoleh pegawai, penempatan dan penugasan, pemeliharaan dan pembinaan, evaluasi, sampai pada pemutusan hubungan kerja.

3.      Manajemen Kurikulum

Apa yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didiknya disajikan dalam bentuk kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi pbm.

4.      Manajemen fasilitas pendidikan

Agar pbm berjalan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien, maka diperlukan sarana atau fasiiltas guna memperlancar proses pendidikan itu sendiri. Manajemen fasilitas pendidikan adalah segenap proses penataan yang bersangkut paut denagn pengadaan, pendagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

5.      Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan tentunya memerlukan dana, untuk itu pengelolaan pendanaan atau pembiayaan pendidikan agar efektif dan efisien sangatlah penting guna menunjang ketercapaian tujuan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan pengelolaan yang meliputi penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan pada umumnya

6.      Manajemen Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

Masyarakat merupakan laboratorium pendidikan yang tidak ternilai harganya. Masyarakat juga merupakan stakeholder pendidikan, dimana keberlangsungan proses pendidikan juga bergantung pada masyarakat. Untuk itu, lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan kegiatan penataan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat untuk menunjang pbm di sekolah

7.      Manajemen Organisasi Lembaga Pendidikan

Dalam setiap organisasi pastilah terdapat struktur tugas dan berbagai macam konsekuensi akibat adanya pembidangan tugas tersebut. Hal inilah yang menjadi garapan manajemen organisasi lembaga pendidikan, yaitu segenap kegiatan mengorganisasikan lembaga pendidikan yang termasuk diantaranya adalah pengelolaan fungsi kepemimpinan

8.      Manajemen Ketatalaksanaan dan Sistem Informasi Lembaga Pendidikan

Kegiatan pencatatan berakibat pada perlunya penataan data atau informasi, agar pada saaat informasi tersebut diperlukan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat. Manajemen ketatalaksanaan dan Sistem informasi Lembaga Pendidikan berupaya untuk mencapai hal tersebut, dengan kegiatan yang meliputi pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan semua bahan atau informasi yang temasuk dalam data lembaga pendidikan

9.      Supervisi Pendidikan

Kehadiran supervisi pendidikan diharapkan membantu tercapainya tujuan pendidikan secara efisien, khususnya melalui pembinaan profesionalitas guru. Namun trend pendidikan terakhir tidak selalu mengartikan supervisi pendidikan memiliki sasaran satu – satunya berupa guru, melainkan juga melibatkan tenaga – tenaga kependidikan lainnya. Batasan supervisi pendidikan yang selama ini akrab adalah suatu usaha untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki situasi belajar mengajar dan pada kenyataannya kelancaran pbm tidak semata bergantung pada guru melainkan pula tenaga kependidikan lainnya.

D. Tujuan dan Manfaat Manajemen Pendidikan

1.      Terwujudnya PBM yang PAKEMB (bermakna)

2.      Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya

3.        Memiliki kompetensi manajerial

4.      Tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien

5.      Teratasinya masalah mutu pendidikan

6.      Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel

7.      Meningkatnya citra positif pendidikan

E.Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan Pendidikan

1 Pendekatan Organisasi Klasik

Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor seorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik yang hidup antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin.

2. Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett (1868-1933) orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Mary Follet juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Mary Follet percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary Follet, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu.

3. Pendekatan Prilaku

Pendekatan prilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Barnard yang hidup antara tahun 1886 sampai dengan tahun 1961. Bukunya "Functions of the Executive" (1938). Dalam buku ini Barnard mengulas secara lengkap teori perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerja sama, organisasi formal, organisasi formal yang komplek, dan juga organisasi informal. Konsep-konsep dinamis yang penting, menurut Barnard, adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik.

F. Permasalahan dan Pengembangan Pengelolaan Pendidikan

“Masalah Kontemporer Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional” dapat diikhtisarkan bahwa permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Desentralisasi dalam Pengelolaan Pendidikan

Bagaimanakah kita dapat mengoperasikan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan nasional yang efektif dan efisien bagi semua daerah? Sebab daerah-daerah tidak semuanya siap untuk dapat menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan kita ini. Apakah dengan menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan dapat merusak tatanan kesatuan dan persatuan yang telah terjalin selama ini antar berbagai daerah di negara kita? Akan tetapi penerapan sistem desentralisasi dalam pengelolalaan pendidikan adalah salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada daerah dalam mengelola sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia yang bervariasi untuk kepentingan pembangunan pendidikan dan juga pembangunan nasional secara menyeluruh.

2. Penerapan Otonomi dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk dapat mengelola dan mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi perguruan tinggi tersebut dan daerah masing-masing di mana perguruan tinggi itu berada. Setiap perguruan tinggi akan diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas untuk dapat mengelola proses pendidikan dengan segala aspek yang ada di dalamnya.

3. Profesionalisasi Jabatan Tenaga Kependidikan

Supaya tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dalam mengejar berbagai ketinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa lain sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

4. Kendali Mutu Pendidikan Nasional

Mutu proses pengajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku guru dalam hal :

1)      menyusun desain instruksional,

2)      menguasai berbagai macam metode mengajar dan mampu menerapkan metode tersebut dengan kegiatan siswa di dalam kelas,

3)      berinteraksi dengan siswa untuk menumbuhkan dan membangkitkan motivasi belajar yang menyenangkan,

4)      menguasai bahan dan menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk membangkitkan kegiatan belajar aktif,

5)      mengenal perbedaan individual setiap siswa, dan

6)      memilih proses dan hasil belajar, memberikan umpan balik, dan juga mampu dalam merancang program belajar remedial (Djam‟an Satori dan Udin S. Saud 1994).